Tarik-Menarik Pidana Bersama Bagian 4

”Ini dapat diterjemahkan termasuk juga penyidik dari TNI,” tutur Emerson. Tindak pidana korupsi juga bukan tergolong tindak pidana militer murni. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang tergolong tindak pidana militer murni adalah desersi, antara lain mangkir dari kewajiban ketentaraan, melarikan diri dari medan perang, dan menyeberang ke pasukan lawan.

Pengadilan militer memang dimungkinkan mengadili kasus pidana militer campuran, yakni kasus pidana umum yang melibatkan tentara dan memerlukan hukuman lebih berat. Penanganan kasus pidana biasa yang dilakukan prajurit TNI bersama warga sipil diatur Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal ini menyatakan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama orang sipil dan militer diperiksa dan diadili oleh peradilan umum, kecuali menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman memutuskan untuk diadili di peradilan militer.

Sejumlah penyidik KPK berharap pimpinan KPK dan pimpinan TNI tidak membuat dikotomi dalam penanganan kasus ini. Menurut mereka, perkara pidana korupsi yang melibatkan orang sipil dan militer bisa disidik bersama secara koneksitas. ”Kasusnya bisa disidangkan di pengadilan koneksitas,” kata seorang penyidik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *