Tarik-Menarik Pidana Bersama Bagian 3

”Pemeriksaan bisa saja di KPK, tapi dilaksanakan oleh Puspom,” ujar Wuryanto. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, mengatakan KPK sebenarnya memiliki kewenangan mengusut kasus korupsi yang melibatkan tentara. ”Meskipun kewenangannya tidak langsung,” ujar Emerson.

Emerson mengutip Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal itu menyatakan, ”Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.”

Emerson menambahkan, pada 2012, TNI dan KPK sudah menandatangani nota kesepahaman. Nota itu menegaskan kerja sama KPK dan TNI antara lain meliputi koordinasi dan pengendalian dalam pe nyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota militer dan orang sipil. Nota kesepahaman itu juga menyebutkan, dalam pemberantasan korupsi, TNI dapat memberikan bantuan personel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *