PETINGGI LIPPODICEGAHKE LUAR NEGERI

K OMISI meminta kantor Imigrasi mencegah Eddy Sindoro, bos PT Paramount Enterprise yang juga komisaris di sejum lah anak usaha Lippo Group, bepergian ke luar nege Pemberantasan Korupsi pada Senin pekan lalu- – ri. Pencekalan Eddy berkaitan dengan kasus dugaan suap pengaturan perkara Lippo Group yang melibatkan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan perantara suap Doddy Aryanto Supeno. Doddy adalah anak buah Eddy Sindoro. ”Alasan pencekalan kalau dibutuhkan sewaktu-waktu yang bersangkutan tidak berada di luar negeri,” ujar Yuyuk Andriati Iskak, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK. Mantan Presiden Direktur Bank Lippo ini dicekal sampai enam bulan ke depan. Menurut seorang petugas KPK, jejak Eddy Sindoro dalam kasus ini terdeteksi setelah ia beberapa kali menggelar pertemuan dengan Edy, Doddy, dan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

Pertemuan di kantor Paramount Enterprises Limited di Gading Serpong, Tangerang, itu disebut-sebut untuk merancang ”pengamanan” perkara Grup Lippo. Penyidik sudah menggeledah kantor Paramount. Komisi juga sudah mencekal Nurhadi beberapa jam setelah menggeledah rumahnya di Hang Lekir V, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu tiga pekan lalu. Saat penggeledahan, penyidik menyita duit Rp 1,7 miliar dan sejumlah dokumen. Eddy belum merespons permohonan wawancara Tempo. Sri Sulistiani dari Staf Komunikasi Korporat Paramount, yang ditemui Tempo di kantor Paramount dua pekan lalu, belum memberi kabar tentang jawaban bosnya terhadap surat permohonan wawancara. Direktur Lippo Group Danang Kemayan Jati meminta semua pihak menunggu hasil penanganan kasus di KPK dan tak berspekulasi tentang keterlibatan perusahaannya.

DRONE BAWAH AIR

Kota-Bunga.net WAHANA menyelam sampai ke dalaman 100 meter dari permukaan air. Perang kat ini dapat digunakan ini sanggup- – untuk merekam gambar, mencari benda, serta untuk kegiatan penelitian di dalam air dengan cara mengendalikannya dari darat. Diberi nama unmanned underwater vehicle (UUV), yang berarti wahana bawah air tanpa awak, alat ini merupakan kreasi lima mahasiswa Jurusan Teknik Perkapalan dan Teknik Komputer Universitas Indonesia: Zulfah Zikrina, Syifa Alfiah, Hitomi Hadinuryana, Aqil Athalla Reksoprodjo, dan Aldwin Akbar Hermanudin. Mereka tergabung dalam tim Autonomous Marine Vehicles UI. Hitomi mengatakan ide pembuatan UUV terinspirasi dari peristiwa hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370, yang diduga jatuh di Samudra Hindia, Maret dua tahun lalu.

Sejak itu, Hitomi dan tim mulai meriset wahana bawah air. Setahun kemudian, mereka merancang bodi dan sistem elektrik kendaraan. ”Pembuatan alat benar-benar tuntas pada April tahun ini,” kata mahasiswa angkatan 2012 ini, Senin pekan lalu. UUV memiliki dua bagian utama, yaitu autonomous underwater vehicle dan remotely operated vehicle. Kedua bagian ini terbuat dari beberapa komponen, seperti pipa PVC, tiga thruster atau alat pendorong, kamera web, komputer, tiga baterai litium polimer 5.000 mAh, pengatur kecepatan, pengatur saat melaju, global positioning system (GPS), receiver, serta kabel ethernet.

Total biaya semua komponen tersebut Rp 20 juta. Menurut Hitomi, drone buatan mereka berbeda dengan remotely operated vehicle (ROV) atau wahana yang dikendalikan dari jarak jauh. Biasanya ROV berbentuk kotak yang setiap sisinya berukuran 1 : 1. ROV dapat berbelok tajam dengan mudah tapi lambat dalam bergerak. Adapun UUV berbentuk torpedo, yang sisinya memiliki perbandingan 4 : 1. UUV mampu melaju secara horizontal dengan kecepatan 1-2 knot per jam serta vertikal dengan kecepatan 0,5 knot per jam. Wahana ini juga bisa bermanuver tajam. ”Tapi kelemahannya masih bocor di bagian lambung saat uji coba,” kata Hitomi.

Selain bisa dikendalikan oleh remote control, UUV dapat digerakkan secara manual dengan penghubung kabel. Jika menggunakan kabel, drone ini bisa menembus kedalaman 100 meter. Kalau mengandalkan sinyal, alat ini hanya sanggup menyelam 30 sentimeter. Lebih dari itu, sinyal sering mati. Hitomi berencana memasang pemancar dan penangkap sinyal yang lebih kuat. Karya tim Autonomous Marine Vehicles ini menjuarai Tanoto Student Research Award 2016 di Jakarta, April lalu. Rencananya, tim Autonomous bakal mengikutkan UUV pada kompetisi AUVSI Roboboat International di Virginia, Amerika Serikat, Juli tahun ini

Obral Izin Eksploitasi Alam

Pemerintah harus menghentikan obral izin eksploitasi sumber daya alam yang terjadi setiap menjelang pemilihan kepala daerah. Obral izin hanya akan memperparah kerusakan lingkungan. Komisi Pemberantasan Korupsi juga perlu turun tangan karena praktik yang tidak ber tanggung jawab ini amat rawan korupsi. Hasil penelitian sejumlah lembaga lingkungan menunjukkan obral izin pada tahun politik terjadi baik di sektor pertambangan maupun perkebunan. Aturan ketat tentang izin wilayah pertambangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diterabas. Proses pemberian izin pun tidak trans paran.

Moratorium yang sudah berlaku dan terus diper panjang di hutan primer dan lahan gambut sejak 2013 juga masih mudah diakali. Banyak sekali modusnya. Misalnya, izin baru tidak diberikan tapi ada perpanjangan izin lama atau pengubahan jenis perizinan eksplorasi menjadi eksploitasi. Data Wahana Lingkungan Hidup menunjukkan terjadi lonjakan angka izin hutan tanaman industri di sejumlah daerah pada 2017. Luasnya di seluruh Indonesia mencapai 389,5 ribu hektare, meningkat hampir dua kali lipat dibanding luas area yang diizinkan setahun sebelumnya. Lembaga Auriga Nusantara pun mencatat tren yang sama untuk izin usaha pertambangan.

Yang paling mencolok adalah di Kalimantan Timur, kare na ada 525 izin baru terbit tepat setahun menjelang pemilihan kepala daerah. Adapun jumlah izin baru pada tahun pertama atau kedua setelah pilkada di provinsi ini di bawah angka 300. Penerbitan izin eksploitasi sumber daya alam menjelang pemilihan kepala daerah bisa dipastikan mengundang banyak mudarat. Motifnya mudah ditebak: mencari sumber dana untuk menghadapi pilkada. Jangan heran jika KPK menemukan fakta yang mencemaskan. Hingga Desember 2017 seti daknya ada 2.509 izin eksploitasi sumber daya alam yang tak beres alias tidak clean and clear.

Itu belum termasuk 3.078 izin yang sudah mati tapi belum dikembalikan ke pemerintah daerah. Sejak 2010 komisi antikorupsi telah memenjara kan beberapa gubernur dan bupati yang terlibat suap perizinan tambang dan perkebunan. Tapi masih banyak kepala daerah yang belum tersentuh karena KPK kesulitan menemukan bukti. Itu sebabnya, perlu upaya ekstrakeras untuk membongkar kejahat an ini. Tak cukup mengandalkan operasi tangkap tangan, penyidik KPK perlu menyelidiki secara siste matis korupsi di balik obral perizinan itu. Presiden Joko Widodo juga perlu mengawasi secara ketat kebijakan perizinan tambang dan perkebunan. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah pusat sebetulnya memegang wewenang perizinan, tapi melimpahkannya ke daerah. Artinya, pemerintah pusat harus tetap mengawasi agar izin pemanfaatan sumber daya alam tidak disalahguna kan atau dijadikan ajang korupsi oleh pemerintah daerah.

Berkebun Hidroponik Di Lahan Biasa, Panen Tetap Ciamik

Pemenuhan Nutrisi

Ternyata pemberian nutrisi dalam cairan haralah penentu keberhasilannya. Komposisi kandungan nutrisi ini, menurut Syaugi bisa dengan mudah didapat dari internet dan membaca berbagai buku tentang hidroponik. Namun, untuk menghasilkan sayuran sesuai selera konsumen dan membuat tanaman tumbuh subur di lahan terbuka, Syaugi harus membayar “uang sekolah” yang tidak murah. “Uang sekolahnya setara satu mobil Toyota Avanza baru,” ujar lulusan Administrasi Niaga Universitas Parahyangan Bandung ini terkekeh.

Baca juga : Jasa SEO Semarang

Syaugi mengungkapkan salah satu “pelajaran” penting , bagaimana ia menemukan formula tepat untuk memberi nutrisi tanaman. “Jika nutrisi terlalu banyak unsur nitrogen (N), bisa jadi sayuran cepat subur, namun rasanya bakal berbeda. Itu hanya akan kita ketahui kalau kita jadi petani dan mencoba sampai didapat hasil maksimal,”katanya. Itu baru dari pemenuhan nutrisi saja. Belum lagi peralatan dan teknik pengairan yang juga harus disempurnakan. Tiang penyangga rak, misalnya. Awalnya, Syaugi menggunakan besi biasa.

Namun begitu berumur 2 tahun, tiang-tiang tersebut mulai terserang korosi. Belajar dari situ, Syaugi lantas menggantinya dengan besi baja ringan yang lebih tahan karat. Setelah kenyang dengan beragam ujicoba dan penyempurnaan, “uang sekolah” yang telah terbayar mulai menunjukkan hasil. Pasarnya juga terus tumbuh, seiring menjamurnya restoranrestoran di Jakarta dan sekitarnya yang menyajikan menu berbahan sayur dari luar negeri tersebut. “Hitung saja restoran yang menyajikan menu “western” di Jabodetabek.

Jumlahnya bejibun. Jasa kuliner tersebut memerlukan pasokan sayuran yang mendukung menu sajiannya. Hotel – hotel juga mencari komoditi sayur ini,” papar pria yang juga bekerja sebagai marketing manager di sebuah perusahaan swasta ini. Sayuran hasil kebun Syaugi rata-rata dijual Rp 45-65 ribu per kilo, dengan produksi per bulan mencapai 300 kg. Ia menjual tidak melalui pengepul atau pedagang perantara, sehingga ia dan konsumennya sama-sama menikmati manfaat lebih besar.

Syaugi menjual lebih tinggi, sementara konsumen tetap mendapatkan komoditi lebih murah. Ia mengaku permintaan jenis sayuran ini masih jauh lebih besar daripada yang dapat ia suplai dari kebunnya sekarang ataupun oleh petani green house pada umumnya. Oleh karenanya, di awal tahun, ia berencana membuka lagi lahan. Dalam rencana bisnisnya, di penghujung tahun ia akan membuka lagi lahan seluas 1,5 hektar.